Ketika Bos Rokok Tantang KPK

Surabaya – Gelombang pemeriksaan terhadap sejumlah pengusaha industri rokok terus menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam perkara ini, KPK menetapkan sejumlah pejabat penting sebagai tersangka penerima suap, yakni Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal (RZL), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan Sispiran Subiaksono (SIS), serta Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan (ORL).

Sementara dari pihak swasta, pemilik PT Blueray John Field (BR), Andri (AND), dan Dedy Kurniawan (DK) diduga berperan sebagai pemberi suap. Kasus tersebut sontak menyeret perhatian publik terhadap praktik pengawasan industri hasil tembakau yang selama ini dinilai rawan permainan.

Di tengah proses penyidikan yang terus berkembang, sejumlah pengusaha rokok diketahui telah dipanggil dan diperiksa penyidik KPK. Namun dari sekian nama yang mencuat, sosok Khairul Umam atau yang lebih dikenal sebagai Haji Her menjadi perhatian paling besar.

Usai menjalani pemeriksaan di KPK, berbagai narasi pembelaan terhadap Haji Her ramai bermunculan, terutama di media sosial. Tidak hanya itu, kepulangannya ke kediaman juga disambut meriah oleh sejumlah pendukung, layaknya penyambutan seorang tokoh besar. Momen tersebut memantik beragam reaksi masyarakat.

Sebagian pihak menilai penyambutan tersebut merupakan bentuk dukungan moral. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang mempertanyakan pesan yang muncul di ruang publik ketika seseorang yang tengah dikaitkan dengan proses hukum justru disambut bak pahlawan.

Fenomena ini dinilai berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum. Sebab, jika opini publik dapat dibentuk melalui kekuatan massa maupun pengaruh sosial, maka dikhawatirkan proses hukum akan bergeser dari substansi menjadi sekadar pertarungan citra.

Sorotan publik semakin tajam karena Haji Her diketahui memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh nasional, termasuk keluarga Presiden Prabowo Subianto. Bahkan beberapa waktu lalu, ia disebut turut menghadiri pertemuan bersama tokoh agama muda di Istana Negara dan bertemu langsung dengan Presiden.

Haji Her bersama Hashim Djojohadikusumo

Kondisi tersebut dinilai menjadi ujian serius bagi independensi KPK. Apalagi di Madura sendiri, lembaga antirasuah itu telah memeriksa sedikitnya sembilan pengusaha rokok terkait dugaan keterlibatan dalam kasus suap di Ditjen Bea Cukai.

Pengamat hukum Bram Silababan menilai penyidikan semestinya tidak berhenti pada level pengusaha maupun pejabat pusat semata. Menurutnya, KPK juga perlu memeriksa jajaran Kepala Bea Cukai Madura, baik yang menjabat saat ini maupun sebelumnya.

“Pasti ada kejutan besar. Tapi pertanyaannya, apakah KPK berani?” ujar Bram.

Pernyataan itu kini menjadi perhatian publik, sekaligus tantangan terbuka bagi KPK untuk membuktikan bahwa penegakan hukum benar-benar berjalan tanpa pandang bulu.